Universitas Diponegoro (Undip) kembali menegaskan perannya sebagai pusat pemikiran strategis nasional dan global melalui sebuah inovasi konseptual di bidang hukum perdagangan internasional, yang merespons tantangan proliferasi Free Trade Agreements (FTA), kemunculan Mega-FTA, serta pesatnya perkembangan teknologi disruptif.
Inovasi ini dikembangkan oleh Prof. Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D, selaku akademisi dan peneliti Undip sebagai jawaban atas ketidakmampuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam mengakomodasi isu-isu baru seperti perdagangan digital, e-commerce, kecerdasan artifisial (AI), blockchain, bioteknologi, robotik, teknologi luar angkasa, standar lingkungan, dan hak-hak buruh. Situasi ini mendorong negara-negara untuk membentuk berbagai FTA yang saling tumpang tindih dan memunculkan fenomena spaghetti bowl effect, yang berdampak pada ketidakpastian hukum, meningkatnya biaya transaksi, dan potensi diskriminasi perdagangan.
Keunggulan utama dari inovasi ini terletak pada pemanfaatan Transnational Legal Process (TLP) sebagai kerangka hukum dinamis dan adaptif. TLP memungkinkan negara menyeimbangkan kepentingan nasional—seperti kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi—dengan norma global yang berkembang pesat di bidang teknologi dan tata kelola digital.
Melalui mekanisme interaksi, interpretasi, internalisasi, dan kepatuhan, TLP memungkinkan norma internasional terkait AI, perlindungan data, etika bioteknologi, dan keamanan siber untuk diadopsi ke dalam hukum nasional tanpa mengorbankan otonomi regulatif negara.
Dampak nyata riset ini adalah mampu menyoroti Indonesia sebagai studi kasus utama, khususnya dalam konteks Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Proses ratifikasi, putusan Mahkamah Konstitusi, serta pembentukan perangkat hukum domestik menunjukkan bagaimana Indonesia secara aktif mengintegrasikan tuntutan global dengan kepentingan nasional.
Lebih dari sekadar penerima norma, Indonesia diposisikan sebagai norm entrepreneur sekaligus norm taker, misalnya melalui keterlibatan aktif dalam perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dan diskursus global mengenai tata kelola AI internasional.
Inovasi ini adalah hasil pemikiran yang menekankan pentingnya kolaborasi multi sektor antara akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat. Kerangka TLP membuka ruang dialog lintas sektor untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan dan teknologi tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Sebagai perguruan tinggi riset unggulan, Undip berperan aktif dan strategis dalam menjembatani ilmu pengetahuan dan kebijakan publik. Kontribusi ini memperkuat posisi Undip sebagai think tank strategis nasional, sekaligus mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan hukum dan ekonomi yang responsif terhadap perubahan global.
Gagasan dalam inovasi ini berkontribusi langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya: SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; dan SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Dengan mendorong tata kelola perdagangan dan teknologi yang adil, transparan, dan adaptif, inovasi ini membantu menciptakan arsitektur global yang lebih berkelanjutan dan inklusif menuju Arsitektur Global yang Seimbang. Ini menegaskan bahwa tanpa kerangka Transnational Legal Process yang adaptif, negara-negara berkembang berisiko kehilangan otonomi regulatif di tengah arsitektur global yang semakin polisentris. Oleh karena itu, inovasi hukum ini menjadi fondasi penting bagi Indonesia dan negara lain dalam menghadapi tantangan Mega-FTA dan teknologi disruptif di masa depan.
Komentar Terbaru